MERANTI, MetroMadani – Dua sektor pendapatan pajak terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi atensi utama Kanwil DJP Riau dan pemerintah daerah setempat. Hal itu diutarakan dalam rapat koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tripartit dalam rangka mengoptimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.
Kegiatan ditaja di ruang rapat melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jl Dorak Selatpanjang, Selasa (27/9/22) pagi.
Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH, MM menyebutkan, ada dua potensi pajak yang harus maksimalisir, yakni pada sektor walet dan sagu.
Ditegaskan Adil, pajak merupakan salah satu faktor pendukung terbesar dalam proses pembangunan. Selaras dengan itu, ia sangat mendukung upaya DJP Riau guna meningkatkan pendapatan sektor pajak di daerah.
“Ada dua potensi besar disini. Pertama Walet, kedua Sagu. Itu harus digenjot, kita sangat sayangkan sektor pajak walet nunggak mencapai Rp21 Miliar lebih tahun ini dan itu harus kita tuntaskan bersama,” ucap Adil.
Kendati demikian, Adil meminta semua pihak untuk tertib membayar pajak terkhusus kepada pengusaha skala kecil maupun besar. Meski ia tidak menapik, bahwa tingkat kesadaran masyarakat Meranti untuk membayar pajak masih rendah.
“Memang masih rendah. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk tertib membayar pajak. Karena perlu kita ketahui, penerimaan hasil pajak diambil pusat dan akan dikembali lagi ke daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Provinsi Riau, Ahmad Djamhari menyebutkan dalam upaya menggenjot pendapatan pemerintah pusat maupun daerah pihaknya mengajak semua pihak untuk bersinergi.
“Adapun sasaran yang akan kita upayakan bersama yakni bagaimana memperbaikinya data perpajakan, tentang informasi wajib pajak, tentang usahanya apa dan berapa penghasilan yang dihasilkan dalam satu periode,” paparnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Ahmad bersepakat dengan Bupati HM Adil, menurutnya, dua potensi besar seperti walet dan sagu harus segera dioptimalkan.
“Saat ini bagaimana kita bisa meningkatkan pajak usaha dan Pajak Asli Daerah (PAD). Contohnya ada dua sektor tadi, walet dan sagu. Dan potensi lain seperti hotel, restoran, rumah makan. Tahap awal kita mendahulukan data yang baik terlebih dahulu,” sebutnya.
Ia mengharapkan, kerjasama dengan Pemkab Meranti bisa berjalan baik. Pada prinsipnya pajak itu seperti gotong royong, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Disalurkan melalui APBD, APBN yang didistribusikan kembali dari hasil pajak yang kita pungut bersama Bapenda. Pada dasarnya, hasil akhir dari pajak ini juga kembali ke daerah,” tutupnya. (Dam)
