PEKANBARU, MetroMadani – Sebanyak 356 Pendamping Lokal Desa (PLD) se Riau yang bertugas di 10 kabupaten mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas PLD tahun anggaran 2022 di Co Eks Mall SKA, Pekanbaru, 21-23 November 2022.
Gubernur Riau yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Riau Masrul Kasmy menyampaikan, saat ini target Provinsi Riau tahun 2024 mendatang menjadikan status semua desa menjadi Desa Mandiri, sehingga peran kunci PLD sangat diharapkan.
”Adanya pelatihan merupakan bukti kepedulian Pemprov Riau kepada seluruh pendamping lokal desa se Riau. Sebab kita menyadari bahwa PLD ini merupakan ujung tombak Kemendes dalam mengawal langdung dana desa di desa itu sendiri,” ujarnya.
Meskipun begitunya, pihaknya juga berharap agar PLD ikut mengawal dan mendampingi serta memfasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) provinsi kepada desa, agar upaya Riau menuju Desa Mandiri tahun 2024 dapat terwujud.
”Saat ini kita masih ada 24 desa yang masih berstatus Desa Sangat Tertinggal dan masih ada 87 desa dengan Status Tertinggal, Berkembang 801 desa, Desa Maju 520 dan Mandiri baru 159 desa,” ungkap mantan Wabup Kepulauan Meranti ini.
Kondisi ini, lanjut Masrul, sudah jauh lebih baik dibanding sebelum adanya BKK dibawah tahun 2019 tersebut, dimana saat itu Desa Mandiri hanya ada 10 desa, Desa Berstatus Maju 163 desa, Desa Tertinggal 442 desa dan sangat tertinggal 45 desa.
”Oleh karena itulah kita membuat BKK ini sejak 2019 dan kita targetkan 2024 semua desa kita bersatus Mandiri,” sebutnya bertekad.
Pemprov sendiri tahun 2022 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp238,6 miliar lebih BKK yang disalurkan untuk 1.591 desa di 10 kabupaten se Provinsi Riau.
Dikatakannya, BKK ini difokuskan beberapa item, diantaranya untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penanggulangan kemiskinan, program Tahfiz di desa , Posyandu, penanganan stunting dan peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda pemudi di desa.
Sedangkan besaran bantuan sendiri untuk masing-masing bidang bervariasi. Dimana tergantung klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dasar, tumbuh, berkembang dan maju.
”Jadi bantuan sangat ditentuan oleh klasifikasi. Kalau dirata-ratakan Bankeu desa itu sebenar Rp150 juta, tapi karena ada klasifikasi itu tentu bantuan yang diterima desa berbeda-beda karena klasifikasi BUMDes itu,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, pada 2019 itu Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan BKK kepada 1.591 desa yang ada di Provinsi Riau sebesar Rp200 juta per desa.
Kemudian, pada tahun 2020, mengalami penurunan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Sehingga BKK yang disalurkan sebesar Rp85 juta per desa. Kemudian, pada tahun 2021, BKK yang disalurkan kembali naik menjadi Rp100-Rp150 juta per desa.(buz)
