BANGKINANG, – MetroMadani – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten (Disdikpora) Kampar menggelar pelatihan perencanaan berbasis data sesi 3 yang diikuti seluruh Kepsek dan bagian perencanaan atau yang mewakili se Kabupaten Kampar selama tiga hari (1-3 September 2025).
Kegiatan ini dibuka langsung Kadispora Kampar yang diwakili Kasi Kurikulum SD dan SMP Darwin SPd MSi di Aula Hotel Bangkinang Baru, Senin malam (1/9/2025).
Dikatakan Kasi Kurikulum, kegiatan ini merupakan rutinitas tiap tahun yang dilaksanakan, intinya salah satu kewajiban pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring kepada para kepala sekolah.
“Setelah dievaluasi dan monitoring masih terdapat ketidaksinkronan antara rapor dan perencanaan yang disusun, maka kita perlu pemanfaatan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu,” sebut Darwin.
Outputnya adalah, lanjutnya, tidak ada lagi rencana strategis (renstra) yang tidak berdasarkan rapor.
“Tiap tahun kita diperiksa auditor baik internal maupun eksternal. Masih banyak yang tak sinkron antara data dan perencanaan, maka perlu evaluasi berkelanjutan satuan pendidikan agar rencana yang disusun sekolah tepat sasaran,” sebutnya.
Maka, tiap tahun Kabupaten Kampar ingin meningkatkan mutu pendidikan dari hasil evaluasi dan monitoring satuan pendidikan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kampar terus meningkat.
“Kami berharap setelah pelatihan ini Bapak Ibu Kepsek bisa membawa rencana yang sudah disusun, nanti ada rencana kerja tahunan (RKT) untuk masuk RKA,” katanya.
Pihaknya berharap BOS itu tidak ada lagi temuan, akibat kelalaian perencanaan dan palaksanaan sekaligus pelaporan yang tidak sinkron.
“Jangan sampai ada yang pegang dana bos itu kepsek saja. Ini sangat berbahaya dan memicu kesulitan bagi kita sendiri. Jadi bangun kerjasama dan azas kekeluargaan di sekolah, sebab kalau laporan media bisa tak akurat, tapi kalau internal pasti cepat diproses,” ingatnya menyampaikan pesan Kadis.
“Repot kita Pak kalau diperiksa ini, psikis kita terganggu dibuatnya. Maka perencanaan itu harus berdasarkan data,” ingatnya lagi.
Azas kepatuhan dalam pengelolaan dana BOS, harap diikuti sesuai Permendikmen nomor 8 tahun 2025, Kepsek wajib hapal dan dan membaca serta memahami agar tidak tersandung.
“Azas kepatutan itu ada tiga, persentase pembelian buku 10 persen, itu minimal. Honor 20 persen dari 50 persen tahap kedua. Maksimal sekolah negeri. 40 persen untuk swasta. Itu maksimal. Pemeliharaan 20 persen jangan lebih dari itu dan belanja wajib lewat sipla,” tambahnya.
Usai pembukaan langsung diisi pemateri pertama darai Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Taifik.(bus)
