JAKARTA, MetroMadani – Indonesia melalui Kementerian Luar negeri RI membantah mengirim delegasi khusus ke Israel sebagaimana diberitakan media Israel The Jerusalem Post. Media ini melaporkan, Indonesia mengirim delegasi khusus untuk menggelar pertemuan rahasia dengan pejabat Israel untuk memulai pembicaraan menormalisasi hubungan dengan negara zionis tersebut.
“Kalau dari Kementerian Luar Negeri sebagai pengampu kebijakan luar negeri Indonesia, tidak ada langkah-langkah, yang mengarah pada normalisasi seperti yang dituliskan media tersebut,” jelas Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah saat jumpa pers virtual, Kamis, 22 September 2022 yang lalu.
Faizasyah juga mempertanyakan kredibilitas pemberitaan The Jeresalem Pos, dan mengaku tidak tahu-menahu siapa yang dimaksud dalam tulisan itu.
Sejalan dengan Faizasyah, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih juga membantah kabar adanya Delegasi RI yang dikirim ke Israel untuk pembicaraan rahasia. Bagus menyatakan, kabar ini adalah pola lama yang sering digunakan media Israel untuk framing sebuah isu demi keuntungannya. Ia menganggap berita itu tanpa dasar dan insinuatif.
“Selama Palestina berada dalam penjajahan Israel selama itu pula Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Bagus.
Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai langkah pemerintah Indonesia untuk membantah adanya hubungan diplomatik dengan Israel merupakan langkah yang benar. Langkah tersebut dinilainya tepat karena tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
Rektor Universitas Ahmad Yani itu mengungkapkan bahwa sangat aneh jika Indonesia sebagai negara yang menolak perang untuk membuat hubungan diplomatik dengan negara yang memerangi Palestina.
“Sudah benar. Indonesia masih belum mau memiliki hubungan dengan Israel bukan karena penduduknya mayoritas Islam, sehingga kita dianggap aneh saat negara-negara Islam melakukan normalisasi dengan Israel,” kata Hikmahanto Ahad, 25 September 2022 dikutip dari Tempo.
“Kita tidak akui Israel karena prinsip. Prinsip yang tertuang dalam pembukaan UUD yaitu penjajahan harus dihapuskan di muka bumi,” tambahnya.
Menurut Hikmahanto, Israel terus melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina dan tanahnya. Hal ini tidak bisa dinormalisasi sebelum ada negara Palestina yang merdeka.
“Maka kita tidak lakukan normalisiasi,” ujarnya.
Hikmahanto menambahkan, pemerintah Israel memang ingin sekali membangun hubungan dengan Indonesia dan negara-negara Islam lain. Pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi keinginan Israel tersebut.
“Karena Indonesia begitu penting bagi Israel ketika hendak melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Islam. Indonesia di atas angin,” tutupnya.
