Oleh Amirullah Syahruddin (Ketua Yayasan Matankari Nusantara)
RIAU, setelah dimekarkan dari Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1957, menjadi salah satu dari tiga provinsi hasil pemekaran bersama Jambi dan Sumatera Barat. Ketiga wilayah ini memiliki satu benang merah yang kuat, yakni adat matrilineal—sistem kekerabatan yang menempatkan perempuan sebagai sentral dalam struktur sosial dan pewarisan budaya. Suku ibu, yang mendiami sepanjang bantaran sungai (batang), merupakan ciri khas kebudayaan di Riau darat, Jambi, dan Sumatera Barat.
Sistem matrilineal ini bukanlah fenomena baru, melainkan warisan turun-temurun yang berakar dalam struktur keratuan. Negeri-negeri adat di sepanjang sungai-sungai besar dipimpin oleh datuk-datuk pucuk adat, yang memiliki soko pisoko jo limbago—sistem aturan adat yang menjadi fondasi kekerabatan dan pemerintahan lokal. Soko pisoko jo limbago adalah pilar yang menjaga kesinambungan adat, nilai-nilai kebijaksanaan, serta keseimbangan antara manusia dan alam.
Namun, seiring perjalanan waktu, politik dan pembangunan di wilayah Riau cenderung mengedepankan sistem patrilineal yang lebih umum ditemukan di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Hal ini mengabaikan akar matrilineal yang telah lama terpelihara di daratan Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Karena itu, sangat urgen untuk mengembalikan identitas asli wilayah ini dengan menempatkan kembali kaum suku ibu (matrilineal) sebagai pusat budaya dan sosial.
Pentingnya Mengganti Nama Riau
Gagasan mengganti nama Riau kembali ke asalnya sangat penting untuk merefleksikan kekayaan budaya yang lebih otentik. Riau sebagai nama, secara historis lebih terkait dengan kawasan kepulauan, terutama Kepulauan Riau yang sekarang telah menjadi provinsi terpisah. Di daratan, identitas dan kebudayaan matrilineal lebih dominan, sementara sistem patrilineal yang kini lebih sering dikedepankan justru tidak sesuai dengan akar budaya masyarakat asli.
Pemahaman ini tidak hanya relevan secara budaya, tetapi juga penting dalam konteks pembangunan. Calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati dan wakil bupati, harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai sistem kekerabatan matrilineal di daerah ini. Mereka harus memahami bahwa pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan harus mempertimbangkan tradisi lokal yang telah lama menjadi fondasi masyarakat.
Pembangunan yang tidak berpijak pada akar budaya, khususnya matrilineal, berpotensi melahirkan ketimpangan sosial dan penindasan terhadap nilai-nilai lokal. Seringkali, budaya asli dikesampingkan atau bahkan dihilangkan dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi. Padahal, menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan adalah kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Membangun Masa Depan dengan Adat Matrilineal
Masyarakat Riau, terutama di wilayah daratan, harus kembali menegaskan identitas mereka sebagai pewaris budaya suku ibu. Adat matrilineal yang masih dijunjung tinggi di Jambi, Riau, dan Sumatera Barat harus dihormati dan dijadikan sebagai pijakan dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Ke depan, penting bagi setiap pemimpin politik dan pemerintahan di wilayah ini untuk tidak hanya sekadar memahami, tetapi juga menghormati dan memajukan sistem matrilineal. Pengetahuan mengenai sistem kekerabatan ini akan memudahkan mereka dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan berakar kuat pada budaya lokal, sehingga memastikan bahwa pembangunan tidak lagi menjadi ancaman bagi kelestarian budaya.
Pada akhirnya, politik kebudayaan yang peduli matrilineal bukan hanya tentang melestarikan tradisi, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan di masa depan. Provinsi Riau dan dua provinsi tetangganya harus kembali menegaskan identitas mereka sebagai pusat budaya suku ibu terbesar di dunia, dan ini dapat dimulai dengan langkah sederhana: mengembalikan nama yang menghormati asal-usul dan sejarah mereka.
