JAKARTA, MetroMadani – PT PLN (Persero) membatalkan rencana program konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan perusahaan milik negara tersebut agar kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 tidak terganggu.
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam siaran pers, Selasa (27/9/2022).
PLN juga memastikan tarif listrik tidak akan naik dalam waktu dekat. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” lanjut Darmawan.
Selain itu, PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya listrik 450 Volt Ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.
“Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut. PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik,” jelas Darmawan.
Darmawan melanjutkan, PLN terus berkomitmen menjaga pasokan listrik yang andal, serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat.
Dia menambahkan, selama periode 2016-2021, negara hadir bagi masyarakat dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan sebesar Rp 40 triliun, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Selain itu, juga disalurkan stimulus sebesar Rp 24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Selama 2017-2021, juga diberikan subsidi sebesar Rp 243 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94 triliun agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau dalam rangka menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
DPR Tolak Konvensi Gas ke Listrik
Sementara itu, Komisi VII DPR RI sebelumnya menyatakan menolak program milik PT PLN (Persero) mengkonvensi kompas gas ke kompor listrik. Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyebut, program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik terkesan terburu-buru dan bisa mengorbankan masyarakat kecil.
“Atas itu, makanya kita menolak. Ini penolakan alhamdulillah Presiden setuju,” terang Ramson, Senin (26/9/2022) dikutiip dari cnbcindonesia.com
Ramson menilai, penggunaan kompor listrik upaya PLN untuk menyerap pasokan listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang over suplai atau kelebihan pasokan listrik akibat proyek 35.000 Mega Watt (MW).
Di mana pada saat itu, dengan 35.000 MW, permintaan listrik bisa mengalami kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Namun karena covid dan perlambatan ekonomi hanya 4,9%, listrik PLN justru mengalami over suplai.
Namun Ramson optimis, ketika pertumbuhan ekonomi sudah mulai menggeliat dalam waktu lima tahun mendatang, masalah kebelihan pasokan listrik di PLN ini bisa teratasi. Apalagi program kompor listrik nantinya akan meningkatkan daya listrik yang akan membebani masyarakat.
“Ini kan memaksa kenaikan permintaan energi listrik oleh rakyat yang sebenarnya gak diperlukan karena ekonomi cukup sulit puluhan juta kategori miskin,” ujarnya.
Secara teknologi, penggunaan kompor listrik juga belum familiar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dibanding menggencarkan program peralihan ke kompor listrik, Ramson menyarankan agar pemerintah mendorong para pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PLN.
“Pertama Menteri ESDM tidak berikan izin industri yang bangun pembangkit listrik sendiri tapi beli listrik dari PLN karena sesuai UU Ketenagalistrikan penyediaan listrik untuk umum dilaksanakan oleh PLN. Kalau tidak diberikan izin kan bisa gunakan ke PLN. Itu lebih dari 5000 MW yang dibangun pembangkit untuk industri jangan dipaksa ke rakyat kecil,” katanya.
“Ini kan memaksa kenaikan permintaan energi listrik oleh rakyat yang sebenarnya gak diperlukan karena ekonomi cukup sulit puluhan juta kategori miskin,” tutupnya.
Selain itu, pemerintah juga berencana akan menghapus penggunaan gas LPG pada tahun 2026 mendatang dan menggantinya dengan DME (Dimetil Ether) yang diklaim lebih efisien dan hemat.
Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya dikarenakan beban negara untuk mengimpor LPG cukup tinggi yakni mencapai Rp80 triliun.
Jokowi menambahkan tidak hanya beban impor yang dipermasalahkan namun juga masalah subsidi yang juga harus di keluarkan pemerintah untuk membelinya.
Terkait wacana tersebut, Pemerintah telah menunjuk PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi salah satu pihak yang mendapat penugasan dalam kebijakan tersebut.
PT Bukit Asam diminta oleh pemerintah untuk memfasilitasi pemurnian dari DME, di mana bahan utama dari DME tersebut berasal dari olahan gas dari Batu Bara.
Dirut PT Bukit Asam, Arsal Ismail yang dikutip dari detik mengatakan bahwa rencananya fasilitas pemurnian tersebut selesai digarap pada tahun 2026 dan untuk progres fisik baru bisa dikerjakan di tahun 2023.
“Kalau sesuai timeline kita, kan pembangunan kurang lebih tiga tahun, kalau tahun depan sudah mulai diharapkan 2026 sudah hasilkan produk DME itu,” ujar Arsal di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.
“Nantinya kita akan utilize 6 juta ton (batu bara) per tahun, dan diharapkan hasilkan 1,4 juta DME per tahun dan bisa kurangi LGP 1 juta ton per tahun,” ungkapnya.
